Pelayanan Publik Wajib Cantumkan NIK dan NPWP

Pemerintah mewajibkan pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) & Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada semua rangkaian proses yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ketentuan ini diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021. Aturan ini berlaku semenjak 9 September 2021. Selain itu, pemerintah akan melakukan monitoring pada pelaksanaannya yaitu:

1.           Pertama, pensyaratan penambahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) &/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima layanan.

2.           Kedua, pencantuman NIK &/atau NPWP penerima layanan. Penambahan atau pencantuman NIK &/atau NPWP dilakukan menggunakan tiga ketentuan.

3.           Ketiga, validasi atas pencantuman NIK &/atau NPWP. Untuk NIK, penyelenggara bisa mengungkapkan permintaan validasi pada Ditjen Kependudukan & Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Sementara permintaan validasi buat NPWP disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keempat, pemadanan & pemutakhiran data kependudukan & basis data perpajakan. Ditjen Dukcapil & DJP akan terus melakukan pemadanan & pemutakhiran data. “Pengawasan dilakukan oleh aparat supervisi intern pemerintah buat penyelenggara yang berstatus instansi pemerintah,” demikian isi kutipan Pasal 9a Perpres 83/2021. Pengawasan dilakukan oleh forum atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan supervisi buat penyelenggara yang berstatus instansi nonpemerintah yang sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pelayanan publik merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, forum independen yang dibuat dari undang-undang untuk aktivitas pelayanan publik, & badan aturan lain yang dibuat semata-mata buat aktivitas pelayanan publik.