Mengulas Gaya Kepemimpinan yang Cocok dengan Usaha Mikro Kecil Menengah

Di era sekarang ini, usaha mikro, kecil dan menengah sangat digemari oleh para pengusaha Indonesia. Apalagi saat ada pandemi, usaha mikro, kecil dan menengah yang bisa bertahan dan berkembang. Mengutip wikipedia, mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai "istilah umum dalam ilmu ekonomi yang digunakan untuk menyebut usaha produksi ekonomi yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha menurut kriteria yang ditentukan. didefinisikan oleh Undang-Undang No. 2008. UMKM adalah usaha yang dijalankan oleh perorangan, rumah tangga atau usaha kecil

Sekalipun itu usaha kecil, karena sistemnya relatif sederhana, itu adalah bisnis, mikro, kecil dan menengah ini lebih mudah untuk berhasil. Kesuksesan dalam sebuah UMKM tidak terlepas dari kepemimpinan. Bahkan di perusahaan besar, peran seorang pemimpin sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Gaya kepemimpinan seseorang secara langsung akan mempengaruhi organisasi, perusahaan atau usaha mikro, kecil dan menengah. Secara garis besar, kita mengenal beberapa gaya kepemimpinan yang paling umum diterapkan di usaha mikro, kecil dan menengah. Antara lain:

1. Gaya kepemimpinan demokratis.

Gaya kepemimpinan ini merupakan gaya kepemimpinan yang paling ramah untuk jenis UMKM ini. Karena gaya kepemimpinan ini selalu mengutamakan diskusi dan saling menerima kontribusi antara atasan dan bawahan. Setiap keluhan karyawan dapat dipertimbangkan oleh atasan saat mengambil keputusan. Masalah cenderung cepat terselesaikan karena menemukan solusi yang tepat dan praktis. Secara umum UMKM dengan sedikit karyawan memiliki gaya demokrasi yang sangat efisien dan efektif, membangun lingkungan kerja yang sehat, tidak memiliki senioritas yang tinggi untuk membantu karyawan merasa lebih nyaman dan efektif dalam bekerja. Namun, ketiadaan gaya kepemimpinan ini ketika diterapkan di UMKM adalah manajemen yang tidak terlalu dihormati atau mayoritas karyawan selalu mengeluhkan keputusan manajemen dan tidak menghormati keputusan manajemen peraturan perusahaan dengan kehendak bebas. Setelah itu, sulit untuk membuat regulasi meskipun dalam beberapa kasus regulasi sangat penting untuk kemajuan UMKM.

2. Gaya kepemimpinan otoriter.

Gaya kepemimpinan otoriter tidak cocok untuk jenis usaha UMKM. Jenis gaya ini menempatkan bos di atas segalanya dan karyawan hanya berkewajiban untuk mengikutinya. Akibatnya, sebagian kecil karyawan di suatu UMKM akan merasa terbatasi mobilitasnya dan hanya akan menampung keluhan-keluhannya. mengarah pada produktivitas kerja yang buruk, mudahnya pertengkaran antara karyawan dan atasan karena kurang terbukanya diskusi satu sama lain, menciptakan pemimpin yang arogan dan otoriter karena hanya pemimpin yang memutuskan. sangat mungkin bahwa para eksekutif dengan mudah mengambil aset perusahaan atau menyuap. Inilah sebabnya mengapa jenis kepemimpinan ini tidak cocok untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Gaya kepemimpinan ini ditemukan di militer karena mereka memiliki peraturan yang kuat dan mengikat serta kerangka hukum yang jelas.

3. Gaya kepemimpinan transaksional.

Gaya kepemimpinan ini juga tidak memungkinkan karyawan untuk mengekspresikan ide-ide mereka seperti gaya kepemimpinan otoriter, tetapi memiliki kesepakatan sebelumnya bahwa ada kontrak yang disepakati antara karyawan dan bos, pemilik tidak disarankan. dilanggar. Untuk tipe kepemimpinan UMKM ini patut dicoba, namun sebelum menerapkannya penting untuk memastikan bahwa atasan telah menetapkan syarat kontrak dengan benar, tanpa ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Dan semua itu dilakukan untuk mengangkat UMKM. Gaya kepemimpinan ini membutuhkan loyalitas yang besar dari karyawan dan atasan.

Dapat ditarik kesimpulan untuk jenis usaha mikro, kecil, dan menengah ini yang lebih efektif jika diterapkan gaya kepemimpinan transaksional karena kedua belah pihak sepakat, yaitu tingkat kepemimpinan, atasan dan karyawan, tentang aturan-aturan yang ada. telah ditetapkan, dan oleh karena itu dibuatlah peraturan-peraturan yang sangat membantu perkembangan perusahaan tanpa merugikan perusahaan, atasan dan karyawannya serta para pelaku usaha kecil dan menengah.