Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ada sejumlah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang dilakukan KemenkopUKM Untuk mendukung usaha mikro. “Pemerintah terus memberikan komitmen dan dukungan peningkatan kualitas SDM dan pemasaran agar sebagian dari 63,9 juta pelaku usaha itu (usaha mikro) bisa meningkatkan kapasitas usahanya dan bisa naik kelas. Struktur ekonomi kita terlalu banyak di bawah, sehingga ada kekosongan di pelaku usaha kecil dan menengah yang jumlahnya belum banyak,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif R. Hakim dalam keterangan pers. Diketahui, definisi pengertian UMKM di sesuaikan lewat Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2021. Batasan pelaku usaha mikro dilebarkan menjadi modal usaha sampai Rp2 miliar, meskipun sebagian besar pelaku usaha mikro memiliki modal usaha di bawah Rp300 juta.

Sehingga, jumlah pelaku usaha mikro kini menjadi 63,96 juta atau 99,62 persen dari total pelaku usaha. "Batasan pelaku usaha mikro, sengaja kita sejajarkan dengan beberapa negara lain, dan agar cakupan pendampingan kepada pelaku usaha mikro bisa lebih luas," lanjut Arif. Arif mengatakan, KemenkopUKM memprioritaskan untuk menumbuhkan wirausaha muda produktif dengan sasaran antara lain mahasiswa. Salah satunya di IKOPIN ini untuk menjadi kampus kewirausahaan. “Diharapkan, nantinya lulusan IKOPIN tak hanya berlomba mencari pekerjaan tapi mampu mandiri bahkan membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan," kata Arif. "Tadi Wakil Rektor I Pak Sugiyanto bilang ada setelah menjadi Universitas Koperasi Indonesia, kini ada jurusan agrobisnis dan teknologi pertanian. Ini sesuai dengan harapan kita agar hasil perkebunan dan pertanian bisa di manfaatkan secara lebih optimal. Yang kurang mungkin adalah pelaku usahanya atau wirausahanya," ujar Arif

Lima Arah Kebijakan

Lima arah kebijakan KemenkopUKM yaitu pertama, reformasi birokrasi melalui penyederhanaan kelembagaan kedeputian dari enam menjadi empat yaitu Deputi Kewirausahaan, Deputi Perkoperasian, Deputi UKM dan Deputi Mikro. "Kami juga menata agar jajaran KemenKopUKM memiliki semangat menjadi manusia pembelajar dan salah satu di sampaikan Pak Menteri agar kita memberikan peluang pada pegawai bisa menempuh pendidikan S2 salah satunya di bidang perkoperasian. “Tahun ini kami akan kirimkan pegawai KemenKopUKM dan dari dinas ke IKOPIN University, harapannya bisa jadi pemicu Pemda supaya juga memberikan perhatian yang besar kepada koperasi modern, kami butuh sumbang pemikiran dari IKOPIN," jelas Arif. Kedua, pendataan. "Tahun ini kami mulai melakukan sensus secara menyeluruh untuk pelaku UMKM. Saat ini data mengenai pelaku UMKM masih sangat tersebar di 23 Kementerian/Lembaga. Sensus nantinya di prioritaskan bagi pelaku usaha menetap yang diperkirakan jumlahnya 15 juta," jelas Arif. Ketiga, perluasan pasar dan digital. Targetnya, ada 30 juta pelaku UMKM yang memanfaatkan digitalisasi pada 2024.

"Sekarang UMKM yang sudah memanfaatkan digitalisasi mencapai 16.9 juta. Berdasarkan survei CSIS pelaku usaha mikro sudah 92 persen yang memanfaatkan TI dalam bentuk sederhana," jelas Arif. Pemerintah juga sudah membuat kebijakan di PP 7/2021, agar mengalokasikan belanja produk UMKM. Pada 2021 dialokasikan sebesar Rp442 triliun. "Sekarang bagaimana kita memanfaatkan peluang itu. Barang dan jasa buatan kita dan pasarnya sudah ada di pemerintah. Ada kemudahan juga melalui e katalog, bela pengadaan yang dibuat LKPP,” ujar Arif. Arif menekankan, menjadi wirausaha di jaman ini tidaklah sesulit masa lalu. Sekarang jamannya sangat mendukung untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses. Karena bisa mengunjungi rumah BUMN , pegiat UMKM, asosiasi serta relawan.

"Di kampus IKOPIN juga sudah punya inkubator bisnis. Wirausaha yang sukses sebagian besar di hasilkan dari pelatihan yang berkelanjutan atau melalui proses Inkubasi, " tambah Arif. Keempat, akses pembiayaan. Pemerintah memiliki perhatian besar terhadap akses pembiayaan bagi pelaku UMKM ini, dengan mengalokasikan 20 persen dari total pembiayaan buat UMKM, yang akan dinaikkan menjadi 30 persen pada 2024. Adapun skim kreditnya ada KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan suku bunga yang relatif murah, sementara untuk koperasi ada LPDB KUMKM yang juga menyediakan suku bunga murah hanya 3 persen per tahun. Kelima, kemitraan strategis, dimana KemenKopUKM melakukan kolaborasi dengan 9 BUMN dalam menyerap produk UMKM dimana tahun ini dialokasikan Rp30 triliun. Kerjasama juga dilakukan dengan swasta , marketplace atau e-commerce.

Kerangka Regulasi

Terkait kebijakan/kerangka regulasi, Arif menjelaskan, saat ini sudah cukup banyak regulasi terkait KUMKM. "Dan saat ini lagi kita review agar regulasi yang ada sesuai dengan kebutuhan," ujarnya. Adapun beberapa regulasi dalam rangka pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diterbitkan:

• UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

• UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

• UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

• PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

• Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

• Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 jo. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Keputusan Menteri Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

• Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Berbagai Peraturan Menteri mengenai fasilitasi bantuan kepada Koperasi dan UMKM dalam rangka modernisasi koperasi, telah diterbitkan:

• Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Koperasi, telah diterbitkan:

• PP Nomor 14 Tahun 1994 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

• PP Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

• PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi

• PP Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada koperasi

• Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi

• Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

• Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian

Arif menambahkan, terkait kebutuhan regulasi ke depan adalah RUU Perkoperasian yang akan diusulkan ke DPR pada tahun ini sebagai pengganti UU no 25/1992. RUU Perkoperasian ini dimaksudkan untuk penguatan kelembagaan koperasi, pengawasan dan penegakan hukum. Kedua, Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU Koperasi yang akan mengatur kelembagaan koperasi, perizinan usaha, pengawasan dan prinsip syariah. Ketiga, PP basis data tunggal KUMKM dan terakhir PP terkait KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) atau standar kompetensi.

sumber:

https://umkm.kompas.com/read/2022/02/04/110959583/ini-upaya-kemenkopukm-berdayakan-usaha-mikro?page=3