Ekonomi Biru: Solusi Kesejahteraan Berkelanjutan untuk Indonesia

Terkait kekayaan dalam bidang kelautan dan perikanan, Indonesia memiliki kondisi yang patut dibanggakan. Negara kepulauan ini ada di urutan kedua sebagai negara penghasil ikan terbesar dunia setelah Tiongkok. Laut Indonesia adalah bagian terbesar Segitiga Terumbu Karang yang menjadi habitat 76 persen dari seluruh spesies terumbu karang dan 37 persen dari seluruh spesies ikan terumbu karang dunia.

Terdapat 2,8 juta rumah tangga yang terlibat langsung dalam industri maritim Indonesia. Tidak mengherankan bahwa 54 persen dari sumber protein hewani masyarakat Indonesia berasal dari ikan dan makanan laut. Sepuluh persen komoditas perikanan dunia diekspor oleh Indonesia. Angka ini akan terus bertambah seiring meningkatnya permintaan global untuk makanan laut. Nilai sektor perikanan Indonesia adalah sebesar 29,6 miliar dolar AS, setara dengan 2,6 persen PDB Indonesia. Sektor ini juga berkontribusi terhadap sektor pariwisata dan secara nyata ikut mendukung pelestarian lingkungan.

Kawasan pesisir Indonesia memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari hutan bakau yang tumbuh alami hingga tambak udang buatan. Di sisi lain, pulau-pulau kecil di Indonesia rawan terhadap bencana alam seperti banjir dan tsunami. Oleh karena itu, terumbu karang dan hutan bakau menjadi pelindung alami serta sumber mata pencaharian masyarakat pesisir untuk mendukung kelangsungan hidup mereka. Tak hanya kaya manfaat, ekosistem pesisir juga perlu dirawat. Pengembangannya memerlukan perencanaan matang, dan konsep ekonomi biru akan sangat pas untuk diterapkan.

Menurut Bank Dunia, ekonomi biru adalah “pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut”. Ada berbagai sektor yang termasuk di dalamnya, seperti perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Jika dikelola dengan konsep berkelanjutan, maka tiap sektor mampu membantu mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Sebagai contoh, sektor perikanan mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun sebesar 4,55 persen pada kuartal ketiga 2021, cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melanjutkan penerapan konsep ekonomi biru yang sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Nilai ekspor produk kelautan dan perikanan meningkat 7,7 persen selama periode Januari–September 2021, sehingga menjadi 4 miliar dolar AS. Untuk September 2021 saja, nilai ekspor mencapai 524 juta dolar AS, sehingga terjadi kenaikan sebesar 4 persen dibandingkan nilai ekspor Agustus 2021.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sangat menyadari potensi tersebut. “Pemerintah Indonesia saat ini tengah menempuh berbagai kebijakan menuju strategi ekonomi biru untuk meningkatkan tata kelola ekosistem laut dan pesisir, mencapai peluang ekonomi yang setara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk menetapkan target ambisius untuk mengurangi sampah laut serta memulihkan dan melestarikan hutan bakau dan ekosistem laut lainnya. Kami menyambut peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk lebih memperkuat implementasi ekonomi laut yang berkelanjutan,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia ditetapkan sebagai wilayah untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Oleh karena itu, strategi yang disusun perlu mencakup seluruh wilayah tersebut.

Kesempatan terbuka lebar untuk investor yang ingin berinvestasi di program perikanan budidaya pemerintah. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) telah mempersiapkan kerangka kebijakan berdasarkan WPP. Dengan berbagai upaya, mulai dari penerbitan izin usaha melalui sistem Perizinan Daring Terpadu (Online Single Submission atau OSS) dalam tiga hari kerja hingga kebijakan yang jelas, Kementerian Kelautan dan Perikanan yakin bahwa investasi untuk ekonomi biru Indonesia merupakan solusi untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

Lokakarya Ekonomi Biru Indonesia-Seychelles: Peluang Kerja Sama dan Investasi (Indonesia-Seychelles Blue Economy Workshop: Opportunities for Collaboration and Invesment) yang belum lama ini diselenggarakan makin menegaskan keseriusan pemerintah dalam menarik investasi ekonomi biru melalui kerja sama dengan Seychelles. Kemitraan ini mencakup pengembangan ekonomi biru, pariwisata bahari, pengelolaan wilayah pesisir, perikanan berkelanjutan, dan kawasan konservasi laut. James Alix Michel, Mantan Presiden Republik Seychelles hadir dalam lokakarya yang dilaksanakan secara daring dan luring tersebut serta menyatakan dukungannya. Di bawah pemerintahannya, Seychelles mampu menyusun rencana tata ruang yang komprehensif dan menjadi negara pertama yang menerbitkan obligasi berwawasan kelautan (sovereign blue bond).

Dengan ekonomi biru, Indonesia mampu menuai manfaat ekonomi dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan melestarikan ekosistem laut.