Dampak Pajak pada Penerimaan Negera

Kontribusi pekerja swasta dan institusi negara terhadap pembangunan nasional dapat dilihat dari rincian penerimaan pajak PPh Pasal 21. Menurut data tahun 2022, kontribusi penerimaan pajak PPh Pasal 21 adalah lebih dari Rp 172 triliun, atau lebih dari 10% dari total penerimaan pajak sebesar Rp 1.716 triliun. Kontribusi ini sebenarnya akan lebih besar lagi jika perhitungan pajak lembaga negara diperlakukan sama dengan pekerja swasta. Artinya, semua pekerja, baik pekerja swasta maupun institusi negara, akan dikenakan tarif pajak progresif untuk semua jenis penghasilan.

Sekedar penjelasan: Lembaga negara tingkat rendah, yang dikenakan tarif pajak final 0% atas penghasilan tidak tetap, akan dikenakan tarif pajak progresif terendah sebesar 5% jika perhitungan pajaknya digabungkan dengan pajak dari penghasilan tetap. Demikian pula, badan-badan negara tingkat menengah, yang sebelumnya hanya dikenakan tarif pajak final sebesar 5% atas penghasilan tidak tetap mereka, sekarang akan dikenakan tarif pajak progresif tingkat kedua dan ketiga jika digabungkan dengan penghasilan tetap mereka. Selain itu, badan-badan negara tingkat tertinggi juga akan mengalami peningkatan jumlah pajak yang mereka bayarkan. Jadi, secara keseluruhan, penghapusan pajak final atas penghasilan informal pegawai negeri berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Tidak dapat dipungkiri, kontribusi buruh dalam pembangunan diakui baik di tingkat nasional maupun internasional. Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei dan Hari Buruh Indonesia pada tanggal 20 Februari setiap tahunnya adalah buktinya. Apresiasi seperti itu memang baik, namun akan lebih baik lagi jika apresiasi terhadap pekerja dilakukan dengan cara yang lebih nyata. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan perlakuan pajak yang sama terhadap penghasilan pekerja swasta seperti halnya instansi pemerintah.

https://www.pajak.go.id/id/artikel/keadilan-pajak-bagi-pekerja

Oleh: Safruddin, pegawai Direktorat Jenderal Pajak