SEBAGAIMANA diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018, wajib pajak badan dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat menghitung pajak penghasilan (PPh) dengan tarif sebesar 0,5% yang bersifat final selama jangka waktu tertentu. Tak hanya harus menyetorkan PPh terutang, wajib pajak badan yang menggunakan PP 23/2018 juga memiliki kewajiban untuk melaporkannya dalam SPT Tahunan PPh Badan. Batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh badan adalah empat bulan setelah akhir tahun pajak.

Pelaporan SPT Tahunan PPh badan dapat dilakukan melalui e-Form atau e-SPT. Sebelum mulai mengisi formulir, wajib pajak badan harus menyiapkan dokumen yang berupa laporan keuangan, daftar penyusutan, daftar peredaran bruto, daftar pembayaran PP 23/2018, dan lainnya. Kemudian, dokumen disiapkan dalam format pdf. Buka tautan https://djponline.pajak.go.id, lakukan login dengan memasukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Jika login berhasil, tampilan layer akan diarahkan ke laman dashboard layanan digital perpajakan. Lalu klik menu Lapor dan klik menu e-Form.

Pastikan perangkat yang digunakan telah terinstalasi dengan IBM Viewer. Jika belum, unduh IBM Viewer terlebih dahulu melalui tautan yang tertera pada bagian petunjuk poin 1. Setelah aplikasi sudah terinstalasi, klik Buat SPT. Berikutnya, wajib pajak badan akan diminta untuk mengisi data formulir dengan memilih tahun pajak sesuai dengan tahun pajak yang ingin dilaporkan dan pilih status SPT Normal. Lalu, klik permintaan dan sistem akan secara otomatis mengunduh e-Form. Buka file e-Form yang sudah diunduh dan lengkapi data utama pada halaman induk. Kemudian, pilih Lampiran Khusus 1A pada pilihan kolom formulir yang ingin dibuka. Dalam lampiran khusus 1A, wajib pajak dapat memasukkan data terkait dengan penyusutan fiskal dan komersial.

Berikutnya, wajib pajak dapat membuka Lampiran VI yang hanya diisi jika wajib pajak badan memiliki penyertaan modal pada badan usaha lain. Buka Lampiran V untuk mengisi data pemegang saham dan/atau pemilik modal serta data susunan pengurus atau komisaris. Kemudian, pilih Lampiran IV isikan jenis penghasilan. Penghasilan UMKM yang mengikuti aturan dalam PP 23/2018 dapat diisi jumlah penghasilannya dalam poin 14 dengan mengisikan jenis penghasilan berupa PP 23, dasar perhitungan pajak. Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah besaran pajak terutang. Wajib pajak badan dapat membuka Lampiran III, apabila melakukan pemungutan atau pemotongan pajak. Selanjutnya, buka Lampiran II dengan mengisi data sesuai laporan laba/rugi milik wajib pajak badan bersangkutan. Seluruh data yang terisi sebelumnya akan terhitung otomatis oleh sistem pada Lampiran I. Lampiran dilengkapi dengan data yang masih perlu dimasukkan. Jika sudah, silahkan membuka Formulir Induk Lanjutan.

Dalam Formulir Induk Lanjutan, wajib pajak harus mengisi kolom pernyataan dengan nama, nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta tempat dan tanggal. Setelahnya, buka Lampiran 8A dan masukkan elemen neraca dan laba-rugi sesuai dengan laporan keuangan badan usaha. Setelah mengisi seluruh data dengan benar, lengkap, dan jelas, wajib pajak badan dapat kembali membuka Formulir Induk. Lalu, klik tombol Submit yang terdapat pada bagian atas formulir induk. Wajib pajak badan akan diarahkan untuk mengunggah lampiran dokumen berbentuk format pdf yang telah disiapkan. Kemudian, buka email terdaftar untuk memeriksa kode verifikasi. Masukkan kode verifikasi pada laman lampiran unggah dokumen di e-Form dan klik Submit.

Kemudian, wajib pajak dapat menunggu proses pengunggahan lampiran dan SPT 1771 hingga selesai. Jika berhasil, wajib pajak badan akan memperoleh notifikasi langsung pada e-Form dengan tulisan berupa pernyataan bahwa Submit SPT berhasil. Dengan demikian, SPT 1771 telah terekam dan berhasil dilaporkan dalam sistem DJP. Wajib pajak badan juga akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik (BPE) pada kotak masuk email terdaftar yang dikirimkan oleh efiling@pajak.go.id.

Sumber:

https://news.ddtc.co.id/cara-lapor-spt-tahunan-untuk-wajib-pajak-badan-pp-23-2018-36288