Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp400 triliun untuk melakukan aksi afirmasi belanja produk dalam negeri (PDN). Realisasi belanja itu akan mendorong penambahan pertumbuhan ekonomi 1,61 hingga 1,71 persen di 2022.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, aksi afirmasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen pengutamaan kepentingan domestik dan pengurangan belanja impor.  Aksi ini juga mendorong penciptaan dua juta lapangan kerja baru. "Ini merupakan wujud nyata mendahulukan kepentingan domestik sekaligus upaya mengurangi belanja impor merupakan kerja sama yang dilakukan 34 K/L, 512 Pemda, BUMN," kata Luhut, Jumat, 25 Maret 2022.

Aksi afirmasi tersebut juga mampu menciptakan permintaan produk dalam negeri, memperkuat suplai melalui peningkatan kapasitas industri dan investasi baru, dan mengembangkan government marketplace sebagai pasar utama dengan pemerintah menjadi pembeli utamanya. Dengan aksi tersebut, eksosistem baru akan terbentuk dan mendorong pertumbuhan usaha-usaha baru yang berkualitas. Luhut mengatakan, guna mendukung hal itu, maka dibentuk tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Saat ini, tim P3DN telah terbentuk di 25 Kementerian/Lembaga (K/L), delapan perusahaan BUMN, dan 103 pemda. Jumlah itu dinilai masih bisa ditambah dan dioptimalisasi untuk mendorong peningkatan pemanfaatan PDN.

"LKPP, Kemenperin, Kemendagri, dan Kemenkeu telah melakukan perbaikan ekosistem belanja pemerintah dan ini diperlukan untuk mendukung percepatan penggunaan pembayaran nontunai melalui kartu kredit pemerintah dengan QRIS," . "Dengan kartu kredit pemerintah, kami laporkan itu akan mengurangi cost kita 20-30 persen. Jadi suka tidak suka, negeri ini akan menjadi lebih efisien ke depan. Tidak banyak yang memikirkan ini, Presiden memerintahkan saya untuk mendorong hal ini," tambahnya. Pembelian dan pemanfaatan PDN dilakukan melalui ekatalog yang disediakan oleh LKPP. Saat ini sebanyak 200 ribu produk telah masuk ke dalam ekatalog dan ditargetkan akan menembus satu juta produk di akhir 2022.

Sembari menambah jumlah produk ke dalam ekatalog, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenperin, BPS, dan LKPP diminta untuk melakukan harmonisasi dan integrasi kode barang dan jasa pemerintah. Hal itu bertujuan untuk memunculkan koding yang sama dan memudahkan monitoring pelaksanaan belanja PDN. Guna memperkuat langkah itu, Instruksi Presiden mengenai percepatan peningkatan penggunaan PDN dan Peraturan Presiden soal penguatan kelembagaan LKPP telah disusun. Nantinya, BPKP, Kejagung, LKPP, dan Polri membentuk sistem pengawasan dan pelaksanaan PDN sekaligus memberi peringatan dini jika terjadi potensi pelanggaran di dalamnya.

"Jadi semua langkah kita dari waktu ke waktu, selalu diaudit oleh BPKP. Jadi tidak ada yang bisa lari dari sini. Kita semua belajar untuk jujur dan setia serta bekerja dengan hati," terang Luhut. Dia menambahkan, pelaksanaan aksi afirmasi itu masih memiliki sejumlah tantangan. Pertama misalnya, untuk mendorong penambahan pertumbuhan ekonomi hingga 1,71 persen di 2022, maka realisasi belanja harus tuntas pada 31 Mei 2022. "Kalau lewat 31 Mei, angka ini tidak akan masuk. jadi pertumbuhan 5,2 persen yang diramalkan pemerintah, dengan ini bisa kita tambah 1,7 persen. Itu akan bisa tumbuh ekonomi di sekitar enam persen lebih," kata Luhut.

Tantangan berikutnya ialah penyusunan regulasi insentif belanja PDN dan disinsentif belanja impor. Lalu loan agreement yang didorong untuk mengutamakan PDN dan transfer knowledge. Kemudian tantangan terkait business matching dan pengawasan sistem peringatan dini hingga penindakan. Berikutnya yakni mendorong perbankan untuk mempermudah penyaluran kredit bagi UMKM yang telah masuk ke dalam ekosistem.

Terakhir, K/L, pemda, dan perusahaan BUMN diminta untuk membuat peta jalan pengurangan impor di 2023. "Kita buat belanja PDN ini menjadi gaya hidup belanja pemerintah dan itu harus kita lakukan. Mari kita sukseskan BBI, uang kita untuk produk Indonesia,"