APBN

Dari mana uang untuk memperbaiki jalan yang rusak atau membangun rumah dan jembatan yang hilang akibat letusan gunung berapi? Ya, tentu saja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Inti dari pertanyaan di atas adalah bagaimana proses detail yang dilakukan oleh pemerintah. Secara umum, ada tiga tahap: perencanaan, pendanaan dan transfer dana.

Pertama, pemerintah merencanakan jalan dan jembatan di awal tahun. Apakah jalan dan jembatan tersebut akan segera dibangun? Tidak. Perlu ada sumber pendanaan untuk membayar tukang dan bahan bangunan. Karena 70 persen dari anggaran nasional dibiayai oleh pajak, maka diperlukan administrasi pemungutan pajak.

Langkah selanjutnya adalah pemungutan pajak. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memperoleh laba bisnis. Dari keuntungan ini, perusahaan harus membayar pajak kepada Negara. Apakah kantor pajak adalah tempat penyetorannya? Semua pajak masuk melalui bank dan kantor pos dan tidak disetorkan ke kantor pajak. Uang tersebut langsung dikirim dari bank atau kantor pos ke bendahara Kementerian Keuangan.

Yang ketiga adalah pengiriman dana pembangunan. Setelah dana terkumpul, Departemen Keuangan mentransfer uang pajak ke kementerian terkait untuk pembangunan jalan, jembatan, tempat penampungan, dll.

Pajak juga dikirimkan ke pemerintah daerah untuk gaji ASN, biaya BPJS untuk orang miskin, biaya operasional sekolah, dana desa dan pembangunan lainnya. Program bantuan sosial tunai untuk masyarakat miskin juga berasal dari pajak. Singkatnya, semua dana pajak digunakan sesuai dengan APBN dan APBD.

Tiga tahapan di atas menunjukkan bahwa peran departemen pajak adalah untuk mendidik dan mengawasi wajib pajak atas kewajiban pajak mereka dan untuk menegakkan hukum ketika beberapa wajib pajak tidak membayar sesuai dengan peraturan. 

sumber :

Oleh: Anandita Budi Suryana, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

https://www.pajak.go.id/id/artikel/rishi-krisis-dan-boikot-pajak